SERANG – Komisi I DPRD Provinsi Banten menggelar Rapat Koordinasi bersama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Diskominfo), serta KPID dalam rangka mengevaluasi realisasi anggaran Tahun 2025 dan mematangkan rencana kerja Tahun Anggaran 2026. Kegiatan tersebut berlangsung di Ruang Rapat Komisi I DPRD Provinsi Banten, Selasa (03/03/2026).
Rapat tersebut diikuti oleh Wakil Ketua Komisi I DPRD Provinsi Banten, H. Muhammad Faizal, Sekretaris Komisi I, H. Umar Bin Barmawi serta jajaran Anggota Komisi I DPRD Provinsi Banten.
Pertemuan ini menjadi forum strategis untuk memastikan setiap program berjalan efektif, tepat sasaran, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Dalam pemaparannya, para OPD mitra kerja menyampaikan evaluasi terkait realisasi anggaran dan SILPA, alokasi hibah dalam mendukung stabilitas daerah, serta langkah percepatan pembangunan infrastruktur digital. Fokus utama pembahasan diarahkan pada optimalisasi penyerapan anggaran serta penguatan stabilitas dan keamanan wilayah.
Sekretaris Komisi I DPRD Provinsi Banten, Umar Bin Barmawi, menekankan pentingnya efisiensi anggaran sesuai arahan pemerintah pusat sekaligus memastikan setiap program memiliki indikator kinerja yang terukur.
“Kita harus memastikan setiap rupiah anggaran digunakan secara efektif dan tepat sasaran. Evaluasi ini bukan sekadar formalitas, tetapi langkah konkret untuk memperbaiki kinerja dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat,” tegas Umar.
Ia juga menambahkan bahwa penguatan sektor digital harus menjadi prioritas bersama.
“Pembangunan digital harus dibarengi dengan ketahanan informasi dan peningkatan literasi masyarakat. Dengan begitu, transformasi digital tidak hanya menjadi program, tetapi benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Banten,” tuturnya.
Selain itu, Komisi I mendorong optimalisasi pokok-pokok pikiran (Pokir) Anggota DPRD guna mendukung akselerasi penguatan sektor digital ke depan. Sinergi antara legislatif dan OPD diharapkan mampu memperkokoh fondasi pembangunan daerah yang adaptif, aman, dan berkelanjutan.